Organisasi-organisasi yang berupaya memengaruhi kebijakan publik tanpa mencalonkan kandidat untuk jabatan publik disebut kelompok kepentingan. Mereka mewakili industri, profesi, buruh, isu lingkungan, kelompok identitas, dan berbagai kelompok kepentingan lainnya.

Kelompok-kelompok kepentingan melobi para legislator, melakukan litigasi, memobilisasi pemilih, dan membentuk debat publik melalui penelitian dan kampanye media. Sumber daya mereka—uang, informasi, intensitas keanggotaan—menentukan akses dan dampak. Teori pluralis memandang mereka sebagai saluran representasi yang sehat; para kritikus memperingatkan tentang penguasaan dan pengaruh yang tidak setara yang menguntungkan kepentingan-kepentingan yang didanai dengan baik.

Aturan pendaftaran dan pengungkapan bertujuan untuk meningkatkan transparansi. Batasan antara kelompok kepentingan dan partai dapat menjadi kabur ketika kelompok-kelompok tersebut secara efektif mendominasi proses pencalonan atau ketika partai menjadi koalisi kepentingan kelompok. Sistem demokrasi yang efektif membutuhkan aktivitas kelompok yang dinamis dan perlindungan terhadap penyimpangan tujuan publik oleh kekuasaan swasta.

Kelompok kepentingan yang terorganisir dengan baik dapat menjaga suatu isu tetap menjadi agenda bahkan setelah perhatian publik umum beralih ke isu lain.