Beberapa pemerintahan memusatkan kekuasaan pada satu pemimpin atau kelompok elit yang sempit dan menuntut kepatuhan daripada persetujuan. Otoritarianisme menggambarkan pola pemerintahan tersebut. Persaingan politik dibatasi, lembaga-lembaga independen dilemahkan, dan perbedaan pendapat dihalangi atau dihukum.

Rezim otoriter bervariasi dalam metodenya. Beberapa mengandalkan pemerintahan personalis, yang lain pada junta militer atau partai dominan. Pemilu, jika diadakan, biasanya diatur untuk menghasilkan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Media, pengadilan, dan masyarakat sipil menghadapi kontrol ketat. Kelangsungan hidup rezim bergantung pada perpaduan antara paksaan, kooptasi, dan legitimasi kinerja.

Meskipun warga negara mungkin masih mengalami pertumbuhan ekonomi atau ketertiban umum, mereka kekurangan saluran yang berarti untuk mengganti penguasa mereka. Transisi dari otoritarianisme seringkali bergejolak dan tidak pasti. Studi politik komparatif mempelajari sistem-sistem ini untuk memahami baik daya tahannya maupun kondisi di mana sistem tersebut mengalami liberalisasi atau runtuh.

Tidak adanya alternatif politik yang tulus tetap menjadi ciri paling jelas dari pemerintahan otoriter.