Sebagian besar hubungan kerja dapat diakhiri sesuka hati, tetapi tidak semua pemecatan sah menurut hukum. Pemecatan yang tidak sah adalah pemberhentian karyawan yang melanggar undang-undang, kontrak, atau pengecualian kebijakan publik yang membatasi hak pemberi kerja untuk memecat.

Dasar umum gugatan meliputi diskriminasi berdasarkan karakteristik yang dilindungi, pembalasan atas tindakan pelaporan pelanggaran atau cuti yang dilindungi, dan pelanggaran kontrak kerja yang tertulis. Beberapa yurisdiksi mengakui klaim ganti rugi ketika pemutusan hubungan kerja melanggar kebijakan publik mendasar. Ganti rugi yang dapat diberikan meliputi pembayaran gaji yang tertunggak, pengembalian ke posisi semula, dan kompensasi.

Pihak pemberi kerja mengurangi risiko dengan dokumentasi yang konsisten, kebijakan yang tidak diskriminatif, dan penanganan yang cermat terhadap aktivitas yang dilindungi. Karyawan yang meyakini bahwa mereka dipecat secara ilegal seringkali harus bertindak cepat di bawah tenggat waktu pengajuan yang singkat di lembaga atau pengadilan. Klaim tersebut berada di persimpangan antara undang-undang ketenagakerjaan dan prinsip-prinsip kontrak.

• Pemecatan karyawan secara tidak sah
• Berdasarkan undang-undang, kontrak, atau kebijakan publik
• Umumnya dikaitkan dengan diskriminasi atau pembalasan
• Upaya penyelesaian meliputi pembayaran, pengembalian ke posisi semula, dan ganti rugi.