Gerakan politik yang mengklaim berbicara atas nama rakyat biasa melawan elit yang korup atau tidak peduli digambarkan sebagai populisme. Populisme lebih merupakan gaya dan logika daya tarik daripada ideologi tetap; ia dapat melekat pada program sayap kiri atau sayap kanan.

Para pemimpin populis menekankan rakyat yang murni, elit yang korup, dan urgensi untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Mereka seringkali tidak mempercayai lembaga-lembaga penengah—partai, pengadilan, lembaga ahli, dan media arus utama—dan lebih memilih komunikasi langsung dengan para pendukung. Keluhan ekonomi, kecemasan budaya, dan frustrasi demokrasi semuanya menjadi lahan subur bagi mereka.

Para kritikus berpendapat bahwa populisme melemahkan pluralisme dan supremasi hukum. Para pendukungnya menjawab bahwa populisme menyoroti pengucilan nyata dan memaksa elit untuk merespons. Dampak jangka panjangnya bergantung pada apakah gerakan populis mendemokratisasi institusi atau memusatkan kekuasaan pada kepemimpinan personalis. Penelitian komparatif melacak kebangkitan partai-partai populis, rekam jejak pemerintahan, dan ketahanannya di berbagai wilayah.

Kampanye populis berkembang ketika sejumlah besar warga merasa suara mereka tidak didengar oleh partai-partai yang ada.