Bank beroperasi lintas batas, tetapi regulasinya bersifat nasional. Ketidaksesuaian tersebut menciptakan masalah. Pada tahun 1970-an, kegagalan bank di satu negara mengancam stabilitas negara lain. Sebagai tanggapan, gubernur bank sentral dari sepuluh negara membentuk Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan pada tahun 1974. Komite tersebut bertemu di Basel, Swiss, dan mengeluarkan standar yang diadopsi negara-negara secara sukarela.

Kesepakatan Basel pertama, pada tahun 1988, menetapkan persyaratan modal minimum. Bank harus memiliki modal setidaknya 8 persen dari aset berisiko tertimbang mereka. Itu berarti bank dengan pinjaman sebesar $100 juta harus memiliki modal sebesar $8 juta. Idenya adalah untuk memastikan bank dapat menyerap kerugian tanpa mengalami kebangkrutan. Basel II, pada tahun 2004, menyempurnakan aturan tersebut, memungkinkan bank untuk menggunakan model internal untuk menilai risiko. Pendekatan itu menjadi bumerang pada tahun 2008, ketika model-model tersebut meremehkan risiko sekuritas berbasis hipotek.

Basel III, yang disepakati pada tahun 2010 dan diterapkan secara bertahap selama dekade berikutnya, memperketat persyaratan modal, menambahkan rasio leverage, dan memperkenalkan aturan likuiditas. Bank harus memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup untuk bertahan dalam skenario stres 30 hari. Mereka juga harus mempertahankan penyangga kontra-siklik yang dibangun pada saat kondisi ekonomi baik dan dapat dilepaskan pada saat kondisi ekonomi buruk.

Kesepakatan Basel bukanlah hukum. Itu adalah standar. Setiap negara menerapkannya melalui peraturannya sendiri. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan yurisdiksi lain telah mengadopsi versi Basel III, meskipun tidak identik. Perbedaan tersebut penting bagi bank internasional.