Ketika otoritas keagamaan memerintah secara langsung atau ketika hukum secara eksplisit berasal dari doktrin keagamaan tanpa campur tangan sekuler, sistem tersebut adalah teokrasi. Kepemimpinan politik dan spiritual menyatu atau selaras erat.

Teokrasi historis mencakup periode-periode tertentu pemerintahan kepausan dan Jenewa pada masa Calvin. Contoh-contoh kontemporer atau sebagian contoh muncul di mana badan-badan klerikal memegang hak veto atas legislasi dan jabatan publik. Klaim teokratis didasarkan pada otoritas ilahi, bukan hanya persetujuan rakyat atau hak warisan semata.

Teokrasi membatasi perbedaan pendapat keagamaan dan sering mengatur perilaku pribadi sesuai dengan hukum suci. Mereka dapat memberikan kohesi sosial yang kuat di antara para penganut agama sambil menimbulkan konflik dengan non-penganut agama dan dengan harapan modern akan hak-hak individu. Transisi dari pemerintahan teokrasi biasanya penuh kontroversi karena hal itu menantang tidak hanya pengaturan politik tetapi juga sumber legitimasi utama.

Dalam sistem teokrasi, menantang penguasa dapat diartikan sebagai menantang tatanan ilahi itu sendiri.