Kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain, bahkan melawan perlawanan, adalah kekuasaan. Dalam politik, kekuasaan beroperasi melalui paksaan, bujukan, persuasi, dan pembentukan preferensi serta agenda.

Negara mengatur kekuasaan melalui lembaga-lembaga yang mengklaim otoritas yang sah. Di dalam lembaga-lembaga tersebut, kekuasaan didistribusikan di antara kantor-kantor, partai-partai, kelompok-kelompok kepentingan, dan jaringan informal. Sumber daya yang terukur—kekuatan, uang, informasi, jumlah—hanya dapat diterjemahkan menjadi pengaruh ketika digunakan dengan terampil dan ketika pihak lain mengakui atau tunduk padanya.

Kekuasaan tidak pernah dibagi secara merata. Konstitusi, pemilihan umum, dan hak-hak bertujuan untuk membatasi dan menertibkannya. Ketika batasan formal gagal, kekuasaan mentah menentukan hasilnya. Menganalisis siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu dijalankan, dan bagaimana kekuasaan itu dapat dikendalikan tetap menjadi tugas utama penyelidikan politik.

• Kemampuan untuk memengaruhi atau mengendalikan perilaku
• Beroperasi melalui paksaan, insentif, dan ide.
• Diatur dan dibatasi oleh institusi
• Terdistribusi secara tidak merata di setiap sistem