Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi adalah korupsi. Ini termasuk penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan penjualan pengaruh. Unsur umum yang terdapat di dalamnya adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Korupsi mendistorsi kebijakan, meningkatkan biaya layanan publik, dan mengikis kepercayaan terhadap lembaga. Korupsi bisa berupa hal kecil—suap kecil untuk layanan rutin—atau hal besar—pengalihan sumber daya negara dalam skala besar. Pengawasan yang lemah, transparansi yang rendah, dan diskresi yang terkonsentrasi menciptakan peluang. Jaksa independen, media yang bebas, deklarasi aset, dan pengadaan yang kompetitif mengurangi peluang tersebut.

Mengukur korupsi itu sulit karena sifatnya yang tersembunyi, namun indeks persepsi dan temuan audit memberikan sinyal perbandingan. Kampanye anti-korupsi terkadang memiliki tujuan politik sekaligus reformasi yang tulus. Pengurangan korupsi yang berkelanjutan membutuhkan penegakan hukum dan perubahan insentif yang membuat korupsi menarik atau berisiko rendah.

Satu skandal besar yang menjadi sorotan dapat memicu kemarahan publik yang telah menumpuk selama bertahun-tahun.