Kepemilikan kolektif atau publik atas alat-alat produksi utama dan penekanan yang lebih kuat pada kesetaraan merupakan ciri khas sosialisme sebagai ideologi politik dan ekonomi. Kaum sosialis berpendapat bahwa pasar yang tidak terkendali menghasilkan ketidaksetaraan yang tidak adil dan bahwa kontrol demokratis harus diperluas ke dalam kehidupan ekonomi.

Sosialisme historis mencakup berbagai aliran, mulai dari Marxisme revolusioner hingga sosialisme demokratis dan demokrasi sosial yang menerima ekonomi campuran dengan negara kesejahteraan yang luas. Eksperimen abad ke-20 dengan kepemilikan negara yang komprehensif menghasilkan industrialisasi sekaligus kegagalan serius dalam hal efisiensi dan kebebasan politik. Politik sosialis kontemporer seringkali berfokus pada perluasan layanan publik, pengaturan modal, dan pengurangan konsentrasi kekayaan dalam kerangka kerja demokratis.

Para kritikus berpendapat bahwa sosialisme meremehkan masalah informasi dan insentif serta berisiko memusatkan kekuasaan di negara. Para pendukung menjawab bahwa sosialisme demokratis dapat menggabungkan kepemilikan sosial atau regulasi yang ketat dengan kebebasan politik. Perdebatan ini terus membentuk politik kiri-tengah di banyak negara.

Partai-partai sosialis yang menerima demokrasi elektoral telah menjadi bagian dari lanskap umum sistem partai di Eropa dan negara-negara lain.