Ketika warga negara dengan sengaja melanggar hukum yang mereka anggap tidak adil dan menerima konsekuensi hukumnya, mereka melakukan pembangkangan sipil. Tindakan ini bersifat publik, tanpa kekerasan, dan bertujuan untuk membujuk masyarakat luas atau pihak berwenang untuk mengubah aturan yang dipersoalkan.

Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi, dan Martin Luther King Jr. memberikan pembenaran dan contoh klasik. Aksi duduk, penolakan membayar pajak tertentu, dan pendudukan damai ruang publik semuanya telah berfungsi sebagai sarana. Klaim moral didasarkan pada prioritas hati nurani atas undang-undang yang tidak adil, sementara klaim strategis didasarkan pada kekuatan pengorbanan yang disiplin dan terlihat untuk mengubah opini publik.

Pemerintah biasanya memperlakukan pembangkangan sipil sebagai pelanggaran hukum biasa, namun dampak politiknya bisa sangat besar ketika isu tersebut mendapat dukungan dan para pesertanya tetap berpegang pada prinsip tanpa kekerasan. Taktik ini tetap tersedia bagi gerakan-gerakan yang tidak memiliki kekuasaan formal tetapi memiliki keyakinan moral dan kapasitas organisasi.

• Pelanggaran hukum di depan umum tanpa kekerasan untuk tujuan moral.
• Para peserta menerima sanksi hukum.
• Bertujuan untuk mengubah hukum atau kebijakan yang tidak adil.
• Secara historis terkait dengan gerakan reformasi besar.