Setiap orang, termasuk mereka yang memerintah, tunduk pada hukum. Prinsip itu adalah supremasi hukum. Hukum harus bersifat publik, berlaku ke depan, jelas, dan diterapkan secara adil oleh pengadilan yang independen.

Supremasi hukum membatasi kekuasaan sewenang-wenang. Ia melindungi individu dari paksaan yang tidak terduga dan memungkinkan mereka untuk merencanakan kehidupan dan investasi mereka. Hakim yang independen, pengadilan yang mudah diakses, dan budaya hukum yang profesional merupakan pendukung kelembagaan. Korupsi, penuntutan selektif, dan legislasi retrospektif melemahkan supremasi hukum.

Tidak ada masyarakat yang mencapai supremasi hukum yang sempurna; tingkat kemiripannya sangat bervariasi. Indeks internasional berupaya mengukurnya melalui indikator independensi peradilan, ketiadaan korupsi, dan keadilan regulasi. Sistem politik yang meninggalkan supremasi hukum demi kekuasaan pribadi atau partisan akan kehilangan prediktabilitas dan, pada akhirnya, legitimasi.

Pemerintah yang bisa kalah di pengadilan sendiri adalah pemerintah yang masih menghormati supremasi hukum.