Di sebagian besar tempat, pemilik rumah tidak bisa begitu saja mengganti kunci sesuka hati. Pengusiran adalah proses hukum yang digunakan pemilik rumah untuk mendapatkan kembali kepemilikan properti sewaan dari penyewa, biasanya setelah terjadi wanprestasi atau berakhirnya hak untuk menempati properti tersebut.

Undang-undang mengatur persyaratan pemberitahuan, prosedur pengajuan, dan sidang pengadilan sebelum penyewa dapat dikeluarkan. Alasan umum meliputi tidak membayar sewa, pelanggaran perjanjian sewa, dan tetap menempati properti setelah masa sewa berakhir. Pengusiran tanpa proses pengadilan secara umum dibatasi atau dilarang.

Penyewa dapat mengajukan pembelaan seperti pemberitahuan yang tidak tepat, kegagalan kelayakan huni, atau pembalasan. Jika pemilik properti menang, pengadilan akan mengeluarkan surat perintah yang mengizinkan penegak hukum untuk mengembalikan kepemilikan. Memahami prosedur pengusiran setempat sangat penting bagi pemilik properti maupun penyewa.

• Proses pengadilan untuk mengusir penyewa dari properti sewaan.
• Membutuhkan pemberitahuan berdasarkan undang-undang dan keterlibatan peradilan.
• Umumnya didasarkan pada gagal bayar atau pelanggaran perjanjian sewa.
• Pengobatan swadaya seringkali dilarang.