Pemerintah yang beroperasi secara terbuka, sehingga warga negara dapat melihat bagaimana keputusan dibuat dan sumber daya digunakan, mempraktikkan transparansi. Transparansi adalah prasyarat untuk akuntabilitas.

Undang-undang kebebasan informasi, anggaran publik, rapat terbuka, pengungkapan aset, dan portal data yang mudah diakses adalah instrumen standar. Transparansi itu sendiri tidak menjamin keputusan yang baik, tetapi meningkatkan biaya korupsi dan tindakan sewenang-wenang. Pejabat terkadang menolak pengungkapan dengan alasan keamanan, privasi, atau keterbukaan dalam musyawarah.

Teknologi telah memperluas kemungkinan transparansi secara real-time sekaligus menciptakan risiko baru berupa pengawasan dan penyalahgunaan data. Organisasi masyarakat sipil dan jurnalis bertindak sebagai perantara yang mengubah transparansi mentah menjadi pengetahuan publik yang dapat digunakan. Budaya kerahasiaan sulit diubah bahkan ketika aturan formal membaik.

• Keterbukaan proses dan informasi pemerintah
• Memungkinkan pengawasan dan akuntabilitas publik.
• Diimplementasikan melalui undang-undang dan praktik pengungkapan informasi.
• Diimbangi dengan kebutuhan kerahasiaan yang sah.