Beberapa tindakan kepolisian memerlukan persetujuan yudisial terlebih dahulu. Surat perintah adalah perintah pengadilan tertulis yang memberi wewenang kepada penegak hukum untuk melakukan tindakan tertentu, seperti menangkap seseorang atau menggeledah tempat tertentu untuk mencari barang-barang tertentu.

Surat perintah penangkapan dan penggeledahan harus didasarkan pada alasan yang masuk akal dan menjelaskan secara rinci orang atau tempat yang akan digeledah serta barang-barang yang dicari. Petugas memberikan pernyataan tertulis; hakim atau pejabat pengadilan meninjau pernyataan tersebut sebelum diterbitkan. Pengecualian terhadap persyaratan surat perintah berlaku untuk keadaan mendesak, persetujuan, dan kategori lain yang diakui.

Bukti yang diperoleh dengan melanggar aturan surat perintah dapat ditolak dalam penuntutan pidana. Klaim perdata juga dapat timbul dari penggeledahan atau penangkapan yang melanggar hukum. Proses surat perintah menempatkan pejabat netral di antara negara dan kepentingan privasi atau kebebasan pribadi.

• Perintah pengadilan yang mengizinkan tindakan kepolisian tertentu.
• Membutuhkan adanya alasan yang masuk akal dan kekhususan.
• Berlaku untuk penangkapan dan penggeledahan, di antara tindakan lainnya.
• Dengan tunduk pada pengecualian yang diakui dan upaya hukum yang bersifat eksklusif.