Hak untuk memilih dalam pemilihan politik disebut hak pilih. Perluasan hak pilih telah menjadi salah satu tren demokratisasi utama di era modern.

Secara historis, hak pilih dibatasi oleh kepemilikan harta benda, ras, jenis kelamin, dan usia. Gerakan untuk hak pilih universal bagi laki-laki, hak pilih perempuan, dan penghapusan hambatan rasial secara berturut-turut memperluas jumlah pemilih di banyak negara. Hak hukum tidak selalu sama dengan akses yang efektif; aturan pendaftaran, intimidasi, dan hambatan praktis masih dapat menekan partisipasi.

Perdebatan terus berlanjut mengenai usia pemilih, pencabutan hak pilih bagi pelaku tindak pidana berat, hak pilih warga negara asing dalam pemilihan lokal, dan kewajiban memilih. Hak pilih merupakan status hukum formal sekaligus praktik yang membutuhkan dukungan kelembagaan. Inklusivitas hak pilih tetap menjadi ukuran utama kualitas demokrasi.

• Hak untuk memilih dalam pemilihan umum
• Berkembang melalui gerakan reformasi berturut-turut
• Hak-hak formal dapat terkikis oleh hambatan-hambatan praktis.
• Indikator utama inklusi demokratis