Kekuasaan pemerintah atas kehidupan, kebebasan, dan harta benda dibatasi oleh keadilan. Proses hukum yang adil adalah persyaratan konstitusional bahwa negara harus mengikuti prosedur yang adil dan, dalam beberapa konteks, menghormati hak-hak substantif mendasar sebelum mencabut hak-hak tersebut dari seseorang.

Due process prosedural biasanya menuntut pemberitahuan dan kesempatan untuk didengar di hadapan pengambil keputusan yang tidak memihak. Prosedur pastinya bervariasi tergantung pada pentingnya kepentingan dan risiko kesalahan. Due process substantif membatasi tindakan pemerintah tertentu terlepas dari prosedur yang digunakan.

Tantangan terhadap proses hukum yang adil muncul dalam konteks pidana, perdata, administrasi, dan pendidikan. Pengadilan menyeimbangkan perlindungan individu dengan efisiensi pemerintah. Doktrin ini tetap menjadi sarana utama untuk menguji keadilan tindakan resmi.

• Jaminan prosedur hukum yang adil
• Termasuk pemberitahuan dan kesempatan untuk didengar.
• Juga membatasi tindakan-tindakan substantif pemerintah tertentu.
• Berlaku dalam konteks pidana dan perdata